pengelolaan barang milik daerah pdf. 0% (1) 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 965 tayangan. pengelolaan barang milik daerah pdf

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran NegaraPengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugasObjek penelitian ini pengelolaan barang milik daerah. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. STATUS PERATURAN. Pengelola Barang Milik Daerah yang. ABSTRAK: Untuk mewujudkan tertib administrasi barang milik daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu ada pengaturan tentang. Puput Aja. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI GRESIK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1). bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 15. ”. 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. bahwa barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara. 20. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 10. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat,. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran3731_PERDA_1-2020. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah. CC BY-SA 4. Download. 2. 23. Sekretaris daerah merupakan pengelola barang. barang milik daerah yang berasal. 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salah satu peraturan yang menjadi dasar terhadap pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Sintang adalah disamping UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng MIlik Daerah diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah PadaKantor BadanPengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. SESUAI PP NO. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Manajemen material menurut Serdamayanti (2000:169) adalah proses kegiatan perencanaan kebutuhan pemilihan sumber, pembelian, Pemindahan, penyimpanan dan pengawasan materil/produksi dalam rangka. Belum Tersedia. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik. 17. tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; Mengingat : 1. 1 /2004, dinyatakan bahwa. b. STATUS PERATURAN. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Download Free PDF. 5. Permendagri No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Pengelolaan barang milik daerah pada Di DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 Tentang Pengelolaan Aset Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor. Efisien; 2. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. PMK Nomor 53 Tahun 2023. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK: Bahwa untuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 105 Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. fungsional; b. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah. 21 Tahun 2018. 87. Barang Persediaan Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Standar Operasional Prosedur No. PERDA-Nomor-10-Tahun-2016-PENGELOLAAN-Barang-Milik-Daerah. Barang milik negara/daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari perolehan. Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak. Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha. ABSTRAK PERATURAN. Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Standar Barang dan Standar kebutuhan; Mengingat : 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PENGELOLAAN B. Pertimbangan ini disusun dengan regulasi yang ada sebelumnya yaitu Peraturan Peraturan Pemerintah No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA Status. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINJAI, Menimbang : a. Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. pdf. 7. bahwa. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 4 Tahun 2009 Seri E), dicabut dan dinyatakan. Perda Mamasa Tahun 2009 Nomor 3 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka penguatan organisasi pelaksana pengawasan dan pengendalian barang milik negara serta meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian barang milik negara, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya nilai aset yang valid dan. 11. Pengelolaan Barang Milik Daerah. 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 22. Pelaksanaan penghapusan BMD pada Pengguna Barang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetap kan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan B arang Milik Daerah ; Mengingat : 1. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab : a. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Download to read offline. pemanfaatan; e. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan Laporan persediaan barang milik daerah; 5. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. Ketentuan Umum 2. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat; 6. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 9 ayat (1). 6. Hampir kurang lebih 80%. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Download to read offline. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa pen g elolaan barang milik daerah diatur dalam P eraturan Daerah; d. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. Pengelolaan Aset Daerah Dapat berupa Pengamanan Administrasi seperti sertifikat Kepemilikan, yang lebih lanjut diatur dalam PerDa Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. penggunaan; d. , Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 2. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Nugroho. Pasal 3 Barang milik daerah meliputi: a. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin. TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengasuransian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62016). Dalam. Download full-text PDF. (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; b. Download. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. bahwa Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh, masih terdapat kekuranganpengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Namun, materi kali ini tidak membahas semua siklus pengelolaan BMD melainkan hanya aspek penilaian, penatausahaan, dan ganti rugi. Permendagri 19 Tahun 2016 ditetapkan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 2. 2020. Barang milik daerah sebagaimana. pengaturan/ pengelolaan aset daerah. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,. 11 Pasal 49 PP No. bahwa Barang Milik Daerah merupakan sarana dan prasarana penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan kepentingan umum; b. C. pelaksanaan fasilitasi penanganan sengketa barang milik daerah; x. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016. (12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Bahasa Indonesia. perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Pengelolaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. bahwa pengelolaan. 56. Reformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang. 9. Menerima dan menyimpan barang milik daerah; Laporan 3. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik. Download Now. Preview. BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMATALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang Mengingat a. Sehingga dengan begitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk. Pengelolaan aset daerah diatur dalam PP No. 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Materi dalam Naskah Akademik juga memuat implikasi yang mungkin timbul akibat penerapan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru baik dari aspek regulasi maupun praktik serta keterkaitannya dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah. 2016 • Djuni Pristiyanto. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUKOMUKO, Menimbang : a. Mencabut :. This template was inserted from Power-user, the productivity add-in for PowerPoint, Excel. Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; 1. ARANG MILIK DAERAH . Download Now. Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 Seri E Tanggal 29 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. Presentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi. c. Lokasi. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (2). Berbagi : Postingan Lebih Baru. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang f DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ganti rugi dan sanksi. Pasal 38 (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan : a. menetapkan penggunaan,. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang. . Bahasa. 12. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas (Pangebean, 2002:36): 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1). bahwa Peraturan. bahwa agar Barang Milik Daerah dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal, perlu adanya upaya penggunaan terhadap Barang MilikDaerah;. Preview. Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah; 9. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi7: a. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah Mengingat - 2 - dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangbarang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan. 9 hal. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bupati selaku pemegang. 7. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah KepalaDaerah. Read full-text. For Good Local Governance. Open navigation menu. PP ini mengatur mengenai penyempurnaan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yaitu antara lain pada Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; o. pdf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Jambi sesuai Permendagri No. Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam Pengusaan di Ibu Kota Nusantara;. 1 Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat PERATURAN DAERAH KOTA BOGORABSTRAK: bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menyusun pedoman teknis dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana.